Kasus penahanan ICE Louisiana terhadap pasangan mahasiswa asing di Baton Rouge memicu kehebohan nasional dan kritik tajam terhadap metode penegakan hukum imigrasi Amerika Serikat. Dalam insiden terbaru, dua mahasiswa doktoral asal Iran ditahan oleh agen ICE yang menyamar sebagai petugas polisi lokal. Taktik ini menimbulkan kekhawatiran luas, terutama di kalangan komunitas akademik dan aktivis hak asasi manusia, yang menilai pendekatan tersebut berlebihan dan merusak integritas institusi hukum sipil.
Firouzabadi dan Pourhosseinhendabad, pasangan pelajar doktoral dari Louisiana State University (LSU), ditangkap tanpa pemberitahuan. Mereka mengatakan bahwa agen datang ke apartemen mereka, mengaku sebagai penyidik kecelakaan, lalu menahan mereka begitu pintu dibuka. Kejadian ini menyoroti bagaimana penahanan ICE Louisiana sering kali berlangsung secara mendadak dan tanpa keterlibatan pengadilan atau pendamping hukum pada tahap awal.
Daftar isi
Strategi Penangkapan yang Dipertanyakan
Penyamaran agen federal sebagai petugas lokal merupakan bagian dari strategi operasi ICE yang dianggap menyesatkan. Banyak pihak mengecam metode ini karena mengikis kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Warga menjadi resah dan enggan bekerja sama bahkan dalam kasus darurat karena takut dijebak oleh taktik serupa.
Lebih jauh lagi, lokasi-lokasi penahanan yang digunakan ICE di Louisiana cenderung terpencil, membuat akses ke pengacara atau pendamping keluarga menjadi sangat terbatas. Tahanan kerap dipindahkan antarfasilitas dalam waktu singkat, yang memperburuk kondisi psikologis mereka dan menyulitkan pendampingan hukum.
Sorotan terhadap Fasilitas Detensi Swasta
Beberapa fasilitas yang digunakan oleh ICE di Louisiana dikelola oleh perusahaan swasta, seperti GEO Group. Kondisi di fasilitas ini dilaporkan minim pengawasan publik dan standar kenyamanan yang jauh dari layak. Sistem kontrak dengan perusahaan swasta memperparah perasaan terasing di antara para tahanan, karena mereka tidak memiliki jalur yang jelas untuk mengajukan keluhan.
Dalam konteks ini, penahanan ICE Louisiana menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan akuntabilitas. Banyak aktivis mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini memberi ruang leluasa bagi pelanggaran HAM, terutama terhadap individu yang tidak memiliki catatan kriminal atau hanya mengalami masalah administratif visa.
Reaksi Publik dan Akademisi
Komunitas kampus di LSU merespons cepat. Petisi dukungan terhadap Firouzabadi dan Pourhosseinhendabad langsung beredar, dan ratusan mahasiswa serta dosen menuntut pembebasan mereka. Kampus juga meminta ICE untuk tidak menggunakan fasilitas pendidikan sebagai tempat operasi tersembunyi.
Sementara itu, pengacara HAM menyoroti bahwa peristiwa ini bukanlah kasus pertama. Mereka menyebut penahanan ICE Louisiana sebagai bagian dari tren luas yang menunjukkan pendekatan “zero tolerance” terhadap imigran non-dokumen, termasuk mereka yang tengah menjalani proses legal.
Sorotan Media dan Tekanan Politik
Media nasional dan internasional meliput insiden penahanan ICE Louisiana secara luas. Tekanan datang dari organisasi HAM, legislator lokal, hingga lembaga federal. Beberapa anggota parlemen menyerukan audit terhadap aktivitas ICE di negara bagian tersebut dan menuntut klarifikasi seputar kerja sama antara aparat lokal dan federal.
Baca juga : Update Kebijakan Trump, Tarif, Bondi, dan Isu Imigrasi
Secara politik, kasus ini membuka kembali perdebatan mengenai reformasi sistem imigrasi. Kebijakan agresif yang diterapkan belakangan dinilai bertentangan dengan semangat keadilan dan prinsip-prinsip demokrasi yang diusung AS selama ini.
Dalam konteks ini, penahanan ICE Louisiana menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan akuntabilitas. Banyak aktivis mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini memberi ruang leluasa bagi pelanggaran HAM, terutama terhadap individu yang tidak memiliki catatan kriminal atau hanya mengalami masalah administratif visa.
Insiden penahanan ICE Louisiana terhadap mahasiswa asing bukan hanya soal satu kasus, melainkan bagian dari permasalahan sistemik dalam kebijakan imigrasi Amerika. Taktik penyamaran, penahanan tanpa proses yang transparan, dan fasilitas detensi swasta memperjelas adanya celah besar dalam sistem ini. Publik kini menuntut perubahan—bukan hanya pembebasan korban individual, tetapi reformasi struktural agar insiden serupa tidak terulang. Masa depan kebijakan imigrasi di AS kini dipertaruhkan, dan Louisiana menjadi panggung utama pertarungan moral serta hukum yang menentukan arah keadilan.
