Washington D.C. — Trump sahkan UU pemotongan pajak dan belanja saat acara 4 Juli di Gedung Putih. Kebijakan menuai pujian dan kritik tajam. Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani paket undang-undang besar yang berisi UU Pemotongan Pajak dan pengurangan belanja negara pada Jumat, 4 Juli 2025, bertepatan dengan acara piknik Hari Kemerdekaan di halaman Gedung Putih. UU yang disebutnya sebagai “One Big Beautiful Bill” menjadi salah satu langkah kebijakan paling monumental dalam periode kepemimpinannya, sekaligus memicu perdebatan sengit di kancah politik Amerika Serikat.
Dikelilingi para pendukung Partai Republik, anggota Kongres, dan ribuan warga yang hadir merayakan Hari Kemerdekaan, Trump menyatakan kebanggaannya telah menepati janji kampanye. “Hari ini, kita memberikan kado besar untuk rakyat Amerika: pajak yang lebih rendah, negara yang lebih kuat, dan rakyat yang lebih makmur,” ucap Trump, disambut sorak sorai hadirin.
Daftar isi
Paket kebijakan ini memperpanjang sejumlah UU Pemotongan Pajak dari Tax Cuts and Jobs Act 2017, termasuk penghapusan pajak atas tips, penghasilan tertentu dari pensiun, serta insentif pengurangan pajak untuk sektor usaha kecil. Namun, di saat yang sama, UU ini juga menghapus sebagian besar dana sosial seperti Medicaid dan program bantuan pangan SNAP, yang dipangkas hingga total lebih dari $1,2 triliun selama dekade mendatang.
Selain aspek fiskal, UU juga mengalokasikan dana tambahan puluhan miliar dolar untuk sektor pertahanan, termasuk penguatan keamanan perbatasan, modernisasi militer, dan peningkatan lembaga penegak hukum imigrasi. Trump menegaskan kebijakan ini penting demi “menjaga kedaulatan Amerika.”
Reaksi Beragam: Dukungan Bisnis, Kecaman Oposisi tentang UU Pemotongan Pajak
Langkah Presiden Trump segera menuai beragam reaksi. Di satu sisi, para pemimpin bisnis, asosiasi pengusaha, dan think tank konservatif memuji UU ini sebagai “pendorong pertumbuhan ekonomi.” Tax Foundation menyebut penghapusan pajak atas tip akan memberikan tambahan disposable income bagi jutaan pekerja sektor jasa, seperti restoran, hotel, dan transportasi.
Namun, kritik tajam muncul dari kubu Partai Demokrat, organisasi buruh, serta lembaga pemerhati kebijakan sosial. Mereka menuding UU ini sebagai kebijakan “pro-kaya” yang akan memperlebar kesenjangan sosial di Amerika Serikat. Ketua Partai Demokrat, Ken Martin, mengecam keputusan pemangkasan anggaran sosial yang berpotensi membuat lebih dari 17 juta warga Amerika kehilangan akses layanan kesehatan melalui Medicaid.
“UU ini adalah penjarahan dana sosial untuk membiayai keringanan pajak kaum kaya,” ujar Martin. “Trump mungkin merayakan di Gedung Putih, tetapi jutaan rakyat Amerika akan kehilangan rumah sakit, makanan, dan rasa aman.”
Congressional Budget Office (CBO) juga merilis proyeksi bahwa UU ini berpotensi menambah defisit fiskal nasional hingga $3 triliun dalam 10 tahun ke depan. Hal ini memicu kekhawatiran para ekonom mengenai beban utang negara yang terus menanjak.
Dampak Politik dan Ekonomi ke Depan dari UU Pemotongan Pajak
Selain menimbulkan debat ekonomi, penandatanganan UU ini juga menjadi senjata politik yang diperebutkan menjelang Pemilu Paruh Waktu (Midterm) 2026. Partai Demokrat sudah mengisyaratkan akan menjadikan kebijakan ini sebagai materi kampanye, dengan slogan “Trump memperkaya elite, meninggalkan rakyat biasa.”
Di sisi lain, kubu Trump mengklaim kebijakan ini sebagai bukti keberhasilan periode kepemimpinan Presiden dalam memajukan ekonomi Amerika. “Tidak pernah dalam sejarah negara kita rakyat menikmati pajak rendah dan ekonomi sekuat ini,” tegas Trump dalam pidatonya.
Namun, sejumlah survei terbaru dari Pew Research Center dan IPSOS menunjukkan bahwa publik Amerika masih terbelah. Sekitar 35 persen warga mendukung UU Pemotongan Pajak ini, percaya kebijakan pajak rendah akan mendorong lapangan kerja. Namun, hampir 50 persen menolak, khawatir pada risiko kehilangan layanan sosial dan membengkaknya utang nasional.
Bagi warga biasa, dampak kebijakan ini akan segera terasa. Seorang pekerja restoran di Virginia, Michelle Lopez, mengaku senang tipnya bebas pajak, tetapi khawatir keluarganya kehilangan manfaat Medicaid. “Rasanya seperti senang tapi takut. Dapat untung sedikit, tapi bisa rugi banyak,” ujarnya.
Ke depan, para analis politik menilai UU Pemotongan Pajak ini bisa menjadi penentu arah pemilu dan masa depan kebijakan fiskal Amerika. Trump tampak yakin bahwa rakyat akan melihat hasil kebijakan ini sebagai kemenangan besar. Namun bagi para penentang, UU ini justru menambah deretan kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite.
Apa pun hasilnya, satu hal jelas: penandatanganan “One Big Beautiful Bill” telah membuka babak baru perdebatan kebijakan pajak dan keuangan di Amerika, yang dampaknya akan dirasakan hingga bertahun-tahun ke depan.
