PHK Departemen Luar Negeri AS capai 1.350 pegawai. Kebijakan Trump picu kontroversi dan kekhawatiran atas masa depan diplomasi Amerika. Departemen Luar Negeri AS resmi memulai proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.350 pegawai domestik. Kebijakan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar yang disebut-sebut sebagai kelanjutan agenda “America First” dari mantan Presiden Donald Trump. Gelombang PHK Departemen Luar Negeri AS ini memicu keprihatinan luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional, yang menilai langkah tersebut dapat melemahkan posisi Amerika di panggung diplomasi global.
Daftar isi
Gelombang PHK Besar di Departemen Luar Negeri
Secara rinci, PHK Departemen Luar Negeri AS ini mencakup sekitar 1.107 pegawai sipil dan 246 diplomat dari Korps Layanan Luar Negeri. Jumlah tersebut mewakili pemangkasan sekitar 15% dari total tenaga kerja domestik Departemen Luar Negeri AS yang sebelumnya mencapai 18.000 orang. Angka ini belum termasuk pegawai yang memilih mundur secara sukarela dalam beberapa bulan terakhir, sehingga total pengurangan tenaga kerja bisa mendekati 3.000 orang.
Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa kebijakan PHK Departemen Luar Negeri AS dilakukan untuk “menghilangkan fungsi yang tidak menjadi inti diplomasi” dan memangkas unit-unit yang dianggap tumpang tindih. Namun, banyak pihak justru menilai alasan itu terlalu simplistik dan sarat muatan politik. Terlebih, pemangkasan ini terjadi di tengah krisis global yang menuntut keterlibatan intensif diplomasi Amerika, seperti perang di Ukraina, konflik Gaza, serta ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.
Para pegawai yang terdampak kebijakan PHK Departemen Luar Negeri AS mulai menerima surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Suasana di kantor pusat Departemen Luar Negeri di Washington DC tampak muram, dengan sejumlah staf terlihat berpelukan dan membawa keluar kotak berisi barang-barang pribadi. Sejumlah laporan media internasional menggambarkan suasana haru ketika banyak diplomat senior harus meninggalkan pos yang telah mereka jalani puluhan tahun.
Alasan dan Imbas Kebijakan
Kebijakan PHK Departemen Luar Negeri AS disebut-sebut tak terlepas dari keputusan Mahkamah Agung AS beberapa hari sebelumnya. Putusan tersebut membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan restrukturisasi birokrasi federal yang sebelumnya sempat terhambat. Pemerintah mengklaim langkah ini diperlukan demi efisiensi, namun berbagai pengamat menilai kebijakan PHK Departemen Luar Negeri AS justru dapat berdampak besar terhadap efektivitas diplomasi, penanganan isu HAM, hingga misi bantuan kemanusiaan di berbagai negara.
Senator Demokrat Tim Kaine dan Chris Van Hollen secara terbuka mengecam langkah PHK Departemen Luar Negeri AS. Keduanya menilai kebijakan ini “mengirim sinyal keliru” kepada sekutu dan mitra internasional, apalagi di tengah berbagai krisis geopolitik yang memerlukan kepemimpinan Amerika. Kritik senada juga datang dari lembaga think tank kebijakan luar negeri di Washington, yang khawatir pengurangan staf akan melemahkan kapasitas diplomasi publik Amerika, intelijen politik, dan penanganan krisis darurat di berbagai belahan dunia.
Selain itu, kebijakan PHK Departemen Luar Negeri AS memunculkan kekhawatiran soal hilangnya keahlian dan pengalaman panjang yang dimiliki para diplomat senior. Banyak diplomat yang terkena PHK diketahui memiliki pengalaman panjang di negara-negara krisis, termasuk di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Hilangnya mereka bisa memperlemah jaringan diplomasi Amerika, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan serta menggalang dukungan internasional di berbagai forum penting.
Respon Publik dan Tantangan ke Depan
Bukan hanya kalangan politisi, publik pun menaruh perhatian besar terhadap PHK Departemen Luar Negeri AS. Berbagai organisasi masyarakat sipil memperingatkan bahwa pemangkasan ini bisa berdampak langsung pada layanan konsuler, penerbitan visa, perlindungan warga negara di luar negeri, hingga berbagai program pertukaran budaya yang menjadi wajah soft diplomacy Amerika. Sementara itu, para pekerja yang terdampak diharapkan akan menghadapi masa transisi dengan dukungan paket kompensasi yang sedang dirumuskan oleh pemerintah.
Pengurangan tenaga kerja di Departemen Luar Negeri AS juga menjadi bagian dari gelombang lebih luas pemangkasan pegawai federal di Amerika. Selain PHK Departemen Luar Negeri AS, sejumlah lembaga seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, hingga IRS juga terkena imbas kebijakan pemangkasan yang disebut-sebut sebagai upaya “merampingkan pemerintahan.”
Baca juga : Negara Termiskin lobi politik Trump, Tawarkan Mineral Demi Bantuan AS
Meski pemerintah meyakinkan publik bahwa PHK Departemen Luar Negeri tidak akan mengganggu kepentingan diplomasi strategis, kekhawatiran tetap tinggi. Dunia saat ini tengah bergejolak dengan konflik, krisis kemanusiaan, serta dinamika geopolitik yang kompleks. Kapasitas diplomasi Amerika dipandang sebagai elemen vital, bukan hanya bagi stabilitas global, tetapi juga bagi keamanan nasional Amerika sendiri.
Kebijakan PHK Departemen Luar Negeri jelas bukan sekadar persoalan internal birokrasi. Implikasinya meluas hingga ke arena internasional, di mana Amerika selama ini memainkan peran penting sebagai penengah, mediator, dan penggerak konsensus geopolitik global. Dunia kini menanti, apakah kebijakan ini akan memperkuat efisiensi atau justru menjadi awal dari surutnya pengaruh diplomasi Amerika.
