Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali mengguncang dunia internasional dengan kebijakan baru yang kontroversial. Melalui program continuous vetting, dilakukan peninjauan visa AS terhadap seluruh pemegang visa aktif yang jumlahnya mencapai 55 juta orang. Kebijakan ini tidak hanya menyasar visa turis, tetapi juga pelajar, pekerja, hingga visa kerja profesional.
Langkah peninjauan visa AS ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat keamanan nasional. Namun, banyak pihak menilai aturan tersebut berlebihan karena berpotensi mencabut hak tinggal sementara seseorang meski tidak ada pelanggaran nyata. Ketentuan baru ini memperluas dasar pencabutan visa, mencakup dugaan aktivitas ilegal, keterlibatan dalam organisasi terlarang, hingga unggahan media sosial yang dianggap berbahaya.
Bagi pemegang visa, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian besar. Pelajar asing di universitas ternama, pekerja migran di sektor penting, hingga tenaga profesional kini merasa khawatir masa depan mereka di AS tergantung pada interpretasi otoritas imigrasi. Meski pemerintah AS berdalih kebijakan ini demi keamanan, reaksi global menunjukkan kekhawatiran atas potensi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Daftar isi
Dampak Peninjauan Visa AS pada Pendidikan dan Ekonomi
Dampak dari peninjauan visa AS paling nyata terlihat di sektor pendidikan. Ribuan mahasiswa internasional yang belajar di Amerika kini menghadapi ketidakpastian mengenai kelanjutan studi mereka. Universitas besar seperti Harvard, MIT, hingga Stanford melaporkan adanya penurunan minat pendaftar dari luar negeri akibat kebijakan ini. Akademisi menyebut langkah ini berpotensi menggerus posisi AS sebagai tujuan utama pendidikan dunia.
Di sisi ekonomi, peninjauan visa AS juga berdampak pada tenaga kerja asing. Ribuan pekerja dengan visa H-1B atau L-1 menghadapi kemungkinan visanya dicabut sewaktu-waktu, meski sebelumnya telah memenuhi syarat administratif. Hal ini memengaruhi stabilitas perusahaan yang mengandalkan tenaga global, khususnya di sektor teknologi, logistik, dan riset. Perusahaan raksasa seperti Google, Microsoft, dan Amazon menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah ini akan mempersempit akses mereka pada talenta internasional.
Selain itu, turis asing juga tidak luput dari kebijakan baru ini. Pemegang visa B1/B2 kini berisiko ditolak masuk atau dipulangkan jika dinilai mencurigakan, meski hanya berdasarkan catatan digital atau jejak aktivitas daring. Situasi ini membuat citra AS sebagai negara tujuan wisata dan bisnis menurun. Investor asing mulai ragu menempatkan modal di negeri Paman Sam karena merasa tidak ada kepastian hukum bagi mobilitas pekerja mereka.
Secara keseluruhan, sektor pendidikan, pariwisata, dan tenaga kerja asing menghadapi ancaman serius akibat peninjauan visa AS. Negara pesaing seperti Kanada, Inggris, dan Australia berpotensi mendapatkan keuntungan karena menawarkan kebijakan imigrasi yang lebih ramah.
Reaksi Politik dan Hukum terhadap Kebijakan Baru
Secara politik, kebijakan peninjauan visa AS mempertegas citra Trump sebagai pemimpin dengan agenda imigrasi yang keras. Para pendukungnya menyebut langkah ini wajar sebagai bentuk perlindungan warga Amerika dari ancaman terorisme dan kriminal lintas negara. Namun, kalangan oposisi menilai kebijakan ini melampaui batas, bahkan melanggar prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.
Para pengacara imigrasi menyebut kebijakan ini bisa menimbulkan gelombang gugatan hukum. Pencabutan visa hanya karena unggahan media sosial dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Organisasi hak asasi manusia menilai peninjauan visa AS mengarah pada praktik diskriminasi, terutama terhadap warga dari negara-negara tertentu di Timur Tengah dan Asia Selatan.
Di tingkat internasional, sejumlah negara mitra AS menyampaikan nota diplomatik meminta kejelasan. Mereka khawatir warganya yang sedang belajar atau bekerja di Amerika bisa tiba-tiba dipulangkan tanpa alasan kuat. Kritik juga datang dari lembaga internasional yang menilai kebijakan ini berpotensi melanggar perjanjian internasional terkait kebebasan bergerak dan perlindungan migran.
Meski kontroversial, pemerintah AS tetap bergeming. Departemen Luar Negeri menegaskan bahwa keamanan nasional tidak bisa ditawar, dan setiap pemegang visa harus siap menerima konsekuensi dari peninjauan visa AS. Ke depan, kebijakan ini kemungkinan akan terus dijalankan meski menghadapi resistensi di dalam maupun luar negeri.
Pertanyaan besar kini adalah bagaimana masa depan mobilitas global setelah peninjauan visa AS diberlakukan. Kebijakan ini jelas menimbulkan ketidakpastian besar bagi jutaan orang yang menggantungkan pendidikan, karier, atau masa depan keluarganya di Amerika. Banyak pelajar asing mulai mengalihkan tujuan studi ke Kanada, Eropa, atau Australia, yang dinilai lebih ramah terhadap imigran.
Di sektor ekonomi, ketergantungan perusahaan Amerika pada tenaga kerja asing bisa menimbulkan dilema. Jika terlalu banyak pemegang visa yang kehilangan statusnya, perusahaan akan kesulitan mendapatkan SDM berkualitas. Hal ini bisa memengaruhi daya saing AS di tingkat global. Sebaliknya, negara pesaing justru akan diuntungkan dengan arus masuk tenaga ahli yang mencari alternatif di luar AS.
Citra Amerika sebagai negara demokratis dan ramah imigran juga ikut dipertaruhkan. Peninjauan visa AS dianggap banyak pihak bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dan kesempatan yang selama ini menjadi daya tarik negeri tersebut. Jika kebijakan ini berlangsung lama, AS berisiko kehilangan posisinya sebagai magnet global bagi pelajar, peneliti, dan pekerja profesional.
Baca juga : Trump Usir Tunawisma dari Washington DC
Meski demikian, ada kemungkinan kebijakan ini akan diuji di pengadilan dan menghadapi penolakan dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Ke depan, masa depan kebijakan imigrasi AS akan sangat bergantung pada dinamika politik dalam negeri serta respons masyarakat internasional.
Dengan segala konsekuensinya, peninjauan visa AS menjadi titik balik penting dalam sejarah kebijakan imigrasi Amerika. Kebijakan ini tidak hanya menentukan nasib 55 juta pemegang visa, tetapi juga akan membentuk ulang persepsi dunia terhadap Amerika Serikat di abad ke-21.
