Awal Konflik: Audit dan Tuduhan Bias
Konflik Trump vs Harvard meledak sejak Maret 2025. Trump menuduh kampus elite tersebut memelihara budaya “bias liberal” dan gagal menindak antisemitisme. Pemerintah federal lalu meluncurkan audit menyeluruh terhadap dana federal senilai lebih dari 8 miliar dolar yang diterima Harvard, sekaligus mengevaluasi kurikulum dan kebijakan kampus.
Daftar isi
Trump, yang memulai periode keduanya dengan agenda konservatif lebih agresif, menjadikan Harvard sebagai simbol dominasi elite liberal yang ingin dia gugat habis-habisan.
Tuntutan Federal yang Mengancam Otonomi Kampus
Dalam surat resmi pada April, pemerintahan Trump mengajukan sederet tuntutan kontroversial:
- Reformasi manajemen kampus
- Penghapusan program keberagaman (DEI)
- Audit program studi yang dianggap terlalu bias, seperti kajian Timur Tengah dan Afrika
- Pengawasan tambahan terhadap aktivitas mahasiswa asing
Pihak Harvard menolak tuntutan tersebut dan menyatakan intervensi semacam itu melanggar otonomi akademik serta kebebasan berekspresi.
Ancaman Visa Mahasiswa Internasional
Sebagai bagian dari konflik Trump vs Harvard, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengancam mencabut izin universitas tersebut untuk menerima mahasiswa internasional. Lebih dari 27% mahasiswa Harvard berasal dari luar negeri, menjadikan ancaman ini sangat serius.
Bila izin ini benar-benar dicabut, ribuan mahasiswa asing harus angkat kaki dari kampus, bahkan sebelum tahun akademik baru dimulai. Kebijakan ini memicu gelombang kecaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pertarungan Trump vs Harvard Dibawa ke Meja Hijau
Pada pertengahan April, Harvard resmi mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Massachusetts. Gugatan ini menuduh pemerintahan Trump melanggar Amandemen Pertama, melebihi wewenang, serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.
Langkah hukum Harvard mendapat dukungan luas dari kampus-kampus top lainnya seperti Yale, Princeton, Columbia, dan Brown, yang khawatir kampus mereka kelak mengalami nasib serupa.
Eskalasi Berlanjut: Pemangkasan Dana dan Ancaman Pajak
Tak berhenti di situ, pemerintahan Trump mempercepat langkahnya. Pada awal Mei:
- Akses Harvard ke dana hibah penelitian federal senilai miliaran dolar mulai dibekukan.
- Trump secara terbuka mengancam mencabut status bebas pajak universitas tersebut — sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Langkah ini mempertegas upaya Trump untuk menekan secara finansial selain dari sisi imigrasi.
Puncak Ketegangan Hingga Juni 12
Setelah berbagai aksi balas-membalas selama berminggu-minggu, puncaknya terjadi menjelang 12 Juni 2025:
- Pemerintah federal resmi membatalkan izin Harvard sebagai sponsor visa F-1 bagi mahasiswa internasional.
- Mahasiswa baru internasional yang sudah menerima penerimaan akademik untuk tahun ajaran 2025/2026 kehilangan haknya untuk memasuki AS.
- Konsulat Meksiko, Jerman, dan beberapa negara Asia termasuk Indonesia mengajukan keberatan resmi terhadap kebijakan ini.
Sementara itu, pengadilan federal AS mulai mendengarkan argumen gugatan Harvard pada pekan kedua Juni, yang membuka fase pertempuran hukum lebih panjang.
Kritik Meluas di Dalam dan Luar Negeri
Banyak kalangan menilai konflik trump vs harvard sebagai penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS modern. Organisasi hak sipil, komunitas akademik, dan sejumlah sekutu politik AS menyatakan keprihatinan.
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan preseden buruk di mana kekuasaan federal dapat mencampuri kebebasan akademik universitas di masa depan.
Analisis Politik di Balik Langkah Trump
Banyak pengamat menyebut konflik trump vs harvard ini sejalan dengan agenda konservatif radikal yang dikenal sebagai Project 2025. Program tersebut ingin merombak total sistem pendidikan tinggi AS yang dianggap terlalu dikuasai kaum progresif.
Baca Juga:
Kebijakan Trump 2025 di 100 Hari Pertama Masa Pemerintahan
Bagi Trump, Harvard adalah simbol elite liberal yang menjadi musuh politik utamanya. Penyerangan ke Harvard menjadi alat politik yang efektif untuk menguatkan dukungan dari basis konservatifnya menjelang pemilu sela 2026.
Potensi Dampak Jangka Panjang
- Riset akademik: Ratusan program penelitian Harvard tertunda karena dana beku.
- Mahasiswa internasional: Ribuan pelajar asing menghadapi ketidakpastian masa depan akademiknya.
- Reputasi Amerika: Citra AS sebagai destinasi pendidikan internasional mulai tercoreng.
- Politik domestik: Krisis ini memperdalam pembelahan politik menjelang pemilu.
Penutup: Harvard Jadi medan Baru Perang Ideologi Amerika
Konflik kebijakan Trump terhadap Harvard bukan sekadar pertikaian soal dana atau visa, tetapi mencerminkan pertarungan ideologi lebih luas tentang siapa yang berhak mengontrol arah pendidikan, budaya, dan pemikiran di AS.
Meski gugatan hukum Harvard masih berjalan, kasus ini sudah menjadi salah satu krisis politik paling menonjol di periode kedua pemerintahan Trump.
