Iran tangkap 21.000 tersangka selama konflik bersenjata selama 12 hari melawan Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Angka ini diungkapkan oleh juru bicara kepolisian Iran, Brigjen Saeid Montazerolmahdi, yang menyebut bahwa penahanan massal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan nasional di tengah ancaman perang. Langkah ini memicu perhatian luas dunia internasional, mengingat jumlah penangkapan yang begitu besar dalam waktu yang relatif singkat.
Penahanan ini melibatkan berbagai tuduhan, mulai dari spionase hingga pelanggaran aturan keamanan. Dari total Iran tangkap 21.000 tersangka, sedikitnya 260 orang dituduh sebagai mata-mata, sedangkan 172 lainnya ditangkap karena mengambil gambar atau merekam tanpa izin di area sensitif. Selain itu, pemerintah juga mendeportasi ribuan migran ilegal, termasuk lebih dari 2.700 warga Afghanistan, yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas negara.
Kebijakan ini menjadi sorotan organisasi HAM dunia yang menilai bahwa proses hukum yang berjalan terkesan terburu-buru. Meski pihak berwenang mengklaim bahwa langkah ini semata-mata untuk melindungi kedaulatan negara, banyak pihak menilai bahwa Iran tangkap 21.000 tersangka menjadi bukti meningkatnya kontrol represif di tengah tekanan eksternal dan konflik militer yang memanas.
Daftar isi
Operasi Keamanan Nasional yang Diperketat
Selama perang, pemerintah Iran memberlakukan operasi keamanan nasional berskala besar. Iran tangkap 21.000 tersangka dalam operasi yang dilakukan di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar dan area yang dianggap strategis secara militer. Ribuan aparat diterjunkan untuk melakukan razia dan pemeriksaan identitas secara ketat di jalan-jalan, stasiun, serta fasilitas publik penting.
Pihak berwenang menyatakan bahwa langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah infiltrasi agen asing dan kelompok sabotase. Data kepolisian menunjukkan adanya peningkatan laporan aktivitas mencurigakan sebesar 41% selama masa konflik, yang sebagian besar dilaporkan langsung oleh warga sipil. Hal ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah mengidentifikasi potensi ancaman.
Namun, di balik keberhasilan operasi ini, kritik datang dari kalangan aktivis dan pengamat politik. Mereka menilai bahwa Iran tangkap 21.000 tersangka tidak hanya menyasar pihak-pihak yang benar-benar terlibat dalam kegiatan ilegal, tetapi juga warga biasa yang mungkin hanya berada di tempat atau waktu yang salah. Tuduhan pelanggaran kebebasan sipil dan kurangnya transparansi dalam proses hukum menjadi poin kritik yang mengemuka di media internasional.
Tuduhan Spionase dan Deportasi Massal
Dari total Iran tangkap 21.000 tersangka, ratusan di antaranya menghadapi tuduhan serius sebagai mata-mata yang bekerja untuk Israel atau Amerika Serikat. Otoritas Iran menegaskan bahwa beberapa di antaranya ditemukan membawa peralatan komunikasi rahasia dan dokumen sensitif. Sejumlah kasus bahkan telah masuk ke tahap persidangan, dengan beberapa terdakwa menghadapi ancaman hukuman mati.
Selain kasus spionase, pemerintah juga melakukan deportasi besar-besaran terhadap migran ilegal. Sekitar 2.774 warga Afghanistan dipulangkan dalam periode ini, dengan alasan keamanan dan status kependudukan yang tidak sah. Deportasi ini diklaim sebagai langkah pencegahan terhadap potensi perekrutan oleh agen intelijen asing.
Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan di tingkat global. Organisasi internasional menilai bahwa meskipun keamanan negara adalah prioritas, Iran tangkap 21.000 tersangka dan gelombang deportasi massal seharusnya tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia, termasuk akses ke bantuan hukum dan prosedur pengadilan yang adil.
Keputusan Iran tangkap 21.000 tersangka selama periode konflik telah membawa dampak besar pada reputasi negara tersebut di mata dunia. Beberapa negara Barat mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sipil, sementara sekutu-sekutu Iran mendukungnya sebagai langkah tegas mempertahankan kedaulatan.
Di tingkat domestik, kebijakan ini memicu rasa waspada di kalangan masyarakat. Banyak warga yang membatasi aktivitas di luar rumah dan menghindari penggunaan media sosial untuk mencegah tuduhan yang tidak diinginkan. Pemerintah juga memperketat sensor media dan membatasi akses internet di beberapa wilayah.
Baca juga : Pertukaran Tahanan AS-Venezuela Bebaskan 10 Warga AS
Pengamat politik menilai bahwa Iran tangkap 21.000 tersangka menjadi bagian dari strategi lebih luas pemerintah untuk memperkuat kontrol internal di tengah ancaman eksternal. Namun, jika tindakan ini terus berlanjut tanpa transparansi, ada risiko meningkatnya ketidakpuasan publik dan potensi gejolak sosial di masa mendatang.
Meskipun kontroversial, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Iran memilih untuk mengedepankan keamanan nasional dengan segala konsekuensinya, bahkan jika harus berhadapan dengan tekanan internasional. Situasi ini akan menjadi ujian bagi diplomasi Iran di forum global, khususnya terkait isu hak asasi manusia dan stabilitas regional.
