Turki kini berada di persimpangan penting setelah disarmament PKK diumumkan pada 11 Juli 2025, memicu berbagai reaksi baik dari dalam negeri maupun dunia politik internasional. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut peristiwa ini sebagai awal “babak baru” dalam sejarah Turki, sebuah momen yang bisa mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun antara pemerintah Turki dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Langkah ini disambut hangat oleh berbagai pihak, meski diwarnai keraguan atas komitmen kedua belah pihak untuk benar-benar mewujudkan perdamaian permanen. Dengan konflik yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa dan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai dua triliun dolar AS sejak 1984, disarmament PKK dianggap sebagai titik balik bersejarah yang berpotensi mengubah peta politik dan sosial di wilayah tersebut.
Daftar isi
Momentum Sejarah dan Simbolisme Penting
Pada upacara simbolis di Irak utara, sekitar 30 pejuang PKK membakar senjata mereka sebagai tanda kesediaan untuk meninggalkan perjuangan bersenjata. Erdogan dengan tegas mengatakan bahwa proses ini bukanlah bentuk negosiasi, melainkan transformasi dari jalan kekerasan ke arah politik dan hukum. Menurutnya, Turki siap melangkah ke masa depan sebagai bangsa yang lebih bersatu.
Langkah disarmament PKK ini mendapat sambutan positif dari sekutu Barat, termasuk Amerika Serikat yang mengakui PKK sebagai organisasi teroris. Bahkan utusan AS, Thomas Barrack, menawarkan mediasi dan kemungkinan resettlement bagi para mantan pejuang PKK ke Amerika Serikat, menegaskan adanya perhatian global terhadap stabilitas Turki.
Namun, beberapa pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Para analis menilai bahwa meski upacara pembakaran senjata sarat simbolisme, detail teknis mengenai reintegrasi mantan pejuang, jaminan hukum, dan hak-hak budaya warga Kurdi masih belum jelas. Tanpa kerangka hukum yang kuat, proses perdamaian bisa terancam kembali terhenti.
Tantangan Politik dan Kebutuhan Reformasi Hukum
Walau Erdogan menegaskan niat untuk membuka lembaran baru, proses disarmament PKK masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya adalah pembentukan komisi hukum khusus yang akan mengawasi transisi mantan anggota PKK ke kehidupan sipil. Beberapa partai oposisi, termasuk partai pro-Kurdi DEM, menuntut langkah lebih konkret, seperti pembebasan tahanan politik, revisi undang-undang terorisme, dan perlindungan konstitusional bagi bahasa serta budaya Kurdi.
Tantangan terbesar terletak pada bagaimana pemerintah memastikan integrasi sosial dan ekonomi mantan pejuang PKK agar mereka tidak kembali ke jalur kekerasan. Banyak yang menilai, tanpa kebijakan reintegrasi yang inklusif, proses disarmament PKK hanya akan menjadi langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah.
Selain itu, Turki juga harus meredam potensi resistensi dari kelompok nasionalis di dalam negeri yang masih memandang kompromi dengan PKK sebagai bentuk kelemahan. Bagi Erdogan, ini menjadi ujian politik yang sulit, apalagi di tengah situasi ekonomi Turki yang masih berjuang keluar dari krisis inflasi dan pengangguran.
Pandangan Internasional dan Dampak Geopolitik
Langkah disarmament PKK tentu membawa dampak lebih luas ke ranah geopolitik kawasan. Stabilitas Turki dianggap krusial bagi NATO, mengingat posisinya yang strategis di antara Eropa dan Timur Tengah. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan bahkan Rusia, memantau proses ini dengan seksama. Setiap kegagalan dalam implementasi bisa kembali membuka celah bagi konflik bersenjata di kawasan yang sudah sarat ketegangan, terutama di wilayah perbatasan Suriah-Irak yang menjadi basis PKK selama ini.
Meski demikian, ada optimisme bahwa disarmament PKK bisa membuka peluang baru bagi dialog politik yang lebih inklusif di Turki. Jika berhasil, Erdogan berpeluang memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai pemimpin yang mampu mengakhiri salah satu konflik bersenjata paling berdarah dalam sejarah modern negaranya.
Baca juga : America First, Strategi Nasional atau Isolasi Global?
Bagi rakyat Turki, harapan terbesar tentu adalah terciptanya perdamaian yang nyata dan berkelanjutan. Banyak yang kini menunggu apakah langkah simbolis membakar senjata benar-benar akan menjadi awal baru, atau hanya episode lain dalam sejarah panjang konflik Turki-Kurdi. Selain itu, Turki juga harus meredam potensi resistensi dari kelompok nasionalis di dalam negeri yang masih memandang kompromi dengan PKK sebagai bentuk kelemahan. Bagi Erdogan, ini menjadi ujian politik yang sulit, apalagi di tengah situasi ekonomi Turki yang masih berjuang keluar dari krisis inflasi dan pengangguran.
