House Speaker Mike Johnson menolak tegas rencana pardon Maxwell oleh Trump, sebut kejahatannya tak bisa dimaafkan dan prioritaskan korban Epstein. Pernyataan soal kemungkinan pardon Maxwell oleh Trump memunculkan debat sengit di kalangan politik Amerika Serikat. Ghislaine Maxwell, yang saat ini menjalani hukuman penjara atas keterlibatannya dalam jaringan pelecehan seksual Jeffrey Epstein, menjadi subjek kontroversi menyusul munculnya wacana pemberian pengampunan oleh mantan Presiden Donald Trump. Namun, Ketua DPR AS, Mike Johnson, menyatakan dengan tegas bahwa ia akan sangat keberatan jika hal itu terjadi.
Dalam sebuah wawancara, Johnson menyampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan Maxwell tidak dapat dimaafkan. Ia menggunakan istilah “great pause” untuk menggambarkan keraguan ekstremnya terhadap kemungkinan pardon Maxwell oleh Trump. Menurut Johnson, walaupun keputusan memberi grasi adalah hak prerogatif presiden, masyarakat perlu memikirkan dampaknya terhadap korban dan upaya penegakan hukum yang adil.
Daftar isi
Kontroversi dan Penolakan dari Kongres
Wacana pardon Maxwell oleh Trump mendapat reaksi keras dari sejumlah politisi lintas partai. Wakil Partai Republik, Thomas Massie, sempat menyebutkan bahwa sebuah pardon bisa dipertimbangkan apabila Maxwell mau mengungkap semua informasi penting tentang jaringan Epstein. Namun, banyak pihak menganggap pernyataan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap korban yang selama ini berjuang mencari keadilan.
Politisi Partai Demokrat seperti Ro Khanna dengan lantang menentang ide tersebut. Ia menyoroti perlunya keadilan yang setara, tanpa adanya pengecualian bagi pelaku kekerasan seksual hanya karena mereka memiliki informasi. Bagi Khanna, pardon Maxwell oleh Trump hanya akan merusak kredibilitas sistem hukum dan memperkuat kesan bahwa orang-orang kaya dan berpengaruh selalu mendapat perlakuan istimewa.
Johnson juga menyoroti bahwa pemberian pengampunan bisa menghambat upaya untuk membongkar jaringan Epstein yang lebih luas. Tanpa tekanan hukum yang tegas, kemungkinan besar kebenaran akan tetap tersembunyi. Ia menyatakan bahwa jika Maxwell benar-benar ingin membantu penyelidikan, maka hal itu bisa dilakukan tanpa imbalan grasi atau pengurangan hukuman.
Dampak Sosial dan Publik terhadap Isu Grasi
Di tengah kontroversi ini, opini publik juga ikut memanas. Banyak aktivis hak perempuan dan penyintas pelecehan seksual menyuarakan keprihatinan bahwa rencana pardon Maxwell oleh Trump akan menjadi preseden buruk. Menurut mereka, pemberian grasi terhadap seorang pelaku kejahatan berat seperti Maxwell akan melemahkan perjuangan panjang dalam mengungkap kejahatan seksual dan eksploitasi anak di bawah umur.
Para aktivis menekankan bahwa pemberian pengampunan, meskipun sah secara konstitusional, seharusnya tidak diberikan kepada individu yang belum menunjukkan penyesalan tulus atau kerja sama penuh dalam mengungkap jaringan kriminal yang lebih besar. Dalam kasus ini, Maxwell dinilai masih menyembunyikan banyak hal, dan belum menunjukkan inisiatif untuk membantu korban.
Sebaliknya, beberapa pendukung Trump menganggap pardon Maxwell oleh Trump sebagai langkah strategis untuk membuka tabir kebenaran. Mereka percaya bahwa jika Maxwell bersedia membongkar daftar nama pelaku lain yang terlibat, maka grasi adalah insentif yang sah. Namun pandangan ini dianggap berbahaya oleh kelompok pro-transparansi yang lebih memilih penyelidikan tanpa kompromi terhadap integritas hukum.
Seiring isu ini berkembang, publik juga mulai menuntut pengungkapan “Epstein Files” — dokumen yang dipercaya menyimpan nama-nama tokoh ternama yang diduga terlibat dalam jaringan Epstein. Namun, Johnson menyatakan bahwa DPR harus berhati-hati agar pengungkapan informasi tidak merugikan korban atau memunculkan tuduhan tanpa dasar.
Baca juga : South Park Sentil Trump dan Epstein di Musim Baru
Dalam pernyataan resminya, Johnson menegaskan kembali bahwa ia tidak akan mendukung pardon Maxwell oleh Trump, kecuali ada bukti bahwa grasi itu akan memberikan manfaat langsung bagi penyelidikan dan korban. Ia juga menyampaikan bahwa keadilan sejati tidak bisa dibeli atau dinegosiasikan, terutama dalam kasus yang menyangkut kejahatan terhadap anak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gagasan pardon Maxwell oleh Trump bukan hanya menuai kontroversi hukum dan politik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar pada proses hukum yang adil dan transparan. Apapun keputusan akhir yang akan diambil, kasus ini telah membuka kembali luka lama serta mempertajam ketegangan antara kepentingan hukum dan kekuasaan politik.
