Pemotongan bantuan global Prancis mencapai titik kritis. LSM dan lembaga internasional khawatir proyek kemanusiaan dan diplomasi terganggu secara besar-besaran. Kebijakan fiskal terbaru dari pemerintah Prancis yang menerapkan pemotongan bantuan global secara drastis menuai kekhawatiran dari berbagai pihak. Rencana penghematan besar-besaran yang diumumkan tahun ini berisiko melumpuhkan sejumlah program penting, termasuk vaksinasi, pendidikan anak-anak, dan akses air bersih di negara-negara berkembang. Sebagai negara yang selama ini dikenal aktif dalam diplomasi kemanusiaan, langkah Prancis ini menjadi sorotan tajam di forum politik internasional.
Sejak awal 2024, pemerintah Prancis mulai memberlakukan pengurangan anggaran besar terhadap program Official Development Assistance (ODA), atau bantuan pembangunan internasional. Angka terbaru yang dirilis menunjukkan bahwa alokasi untuk bantuan global tahun 2025 mengalami pemangkasan hingga €700 juta, belum termasuk pemotongan sebelumnya yang sudah mencapai lebih dari €1 miliar.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengendalian defisit anggaran negara yang melonjak usai krisis inflasi dan pandemi. Perdana Menteri François Bayrou menyatakan bahwa Prancis harus menyeimbangkan neraca fiskal demi stabilitas ekonomi jangka panjang. Namun, pemotongan bantuan global ini memunculkan dilema moral dan politis.
Organisasi masyarakat sipil seperti Coordination SUD, yang membawahi ratusan LSM Prancis, menyatakan kekecewaannya secara terbuka. Mereka menilai pemerintah mengabaikan tanggung jawab global dan memprioritaskan penghematan atas kemanusiaan.
Daftar isi
Dampak Terhadap Program Kemanusiaan
Konsekuensi dari pemotongan bantuan global ini sangat konkret. UNICEF Prancis memperkirakan lebih dari 70 juta anak di kawasan Sahel dan Asia Selatan terancam tidak mendapatkan vaksinasi penting seperti campak dan polio. Program pendidikan dasar yang menjangkau 17 juta anak juga terancam dihentikan karena tidak adanya dana tambahan dari Prancis.
Selain itu, badan-badan seperti WHO dan Program Pangan Dunia (WFP) yang sebelumnya menerima kontribusi tetap dari Paris, kini harus memangkas kapasitas mereka di berbagai wilayah konflik seperti Sudan, Palestina, dan Republik Afrika Tengah.
Bahkan, proyek-proyek pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur sanitasi di wilayah Sub-Sahara kini mengalami stagnasi. Banyak mitra lokal mengeluhkan penghentian kontrak dan kekosongan operasional sejak kuartal pertama tahun ini.
AFD (Agence Française de Développement), lembaga pengelola bantuan luar negeri Prancis, telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang merestrukturisasi program dan membatalkan sebagian besar proyek multi-tahun.
Implikasi Diplomatik dan Global
Bukan hanya dampak kemanusiaan yang dipertaruhkan, namun juga posisi strategis Prancis di panggung dunia. Dalam dekade terakhir, bantuan luar negeri telah menjadi alat diplomasi penting Paris, terutama di Afrika dan Asia Tenggara. Pemotongan bantuan global akan secara langsung melemahkan pengaruh lunak (soft power) Prancis di mata negara berkembang.
Para diplomat Eropa juga menyatakan keprihatinan bahwa kebijakan Prancis dapat menjadi preseden negatif bagi negara-negara donor lain seperti Jerman, Italia, dan Spanyol, yang saat ini juga menghadapi tekanan anggaran domestik.
Sementara itu, perwakilan PBB telah menggelar diskusi bilateral dengan Kementerian Luar Negeri Prancis guna mencari solusi alternatif. Beberapa opsi yang tengah dibahas termasuk mekanisme pendanaan berbasis pajak internasional dan kontribusi sektor swasta.
Menteri Luar Negeri Catherine Colonna membela kebijakan ini dengan menyatakan bahwa Prancis tidak menutup sepenuhnya akses bantuan, namun fokus pada efisiensi dan akuntabilitas. Ia menambahkan bahwa prioritas akan diberikan kepada negara-negara berisiko tinggi, terutama yang terdampak perubahan iklim dan konflik berkepanjangan.
Negara-negara penerima bantuan Prancis menyatakan kekhawatiran bahwa penurunan dukungan ini akan memperparah kondisi sosial-ekonomi mereka. Pemerintah Mali, misalnya, mengatakan bahwa penghentian program pembangunan desa dan irigasi akan memukul sektor pertanian yang sudah rapuh akibat kekeringan.
Di sisi lain, sejumlah negara seperti Kanada dan Norwegia mengumumkan peningkatan kontribusi mereka ke dana multilateral untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Prancis. Namun, jumlah tersebut belum mencukupi.
Baca juga : Disarmament PKK Buka Babak Baru Turki, Erdogan Optimistis
Di tengah kontroversi, komunitas global mendesak agar Prancis meninjau ulang pemotongan bantuan global yang sedang berlangsung, dan mencari solusi yang lebih berimbang antara penghematan nasional dan komitmen internasional.
Pemotongan bantuan global yang dilakukan Prancis bukan sekadar pengurangan anggaran, tetapi telah menjadi pergeseran strategis yang mengganggu sistem bantuan internasional. Keputusan ini memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dan berpotensi merusak reputasi diplomatik Prancis. Ke depannya, tantangan terbesar adalah bagaimana menyelaraskan kebutuhan domestik dengan tanggung jawab global—tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang telah lama dijunjung tinggi.
