Trump pangkas dana pendidikan secara besar-besaran, PHK ribuan staf dan bekukan anggaran, memicu kekhawatiran layanan sekolah dan hak siswa di AS. Kebijakan kontroversial Trump pangkas dana pendidikan kembali menjadi sorotan setelah pemerintahannya mengambil langkah ekstrem yang berdampak luas terhadap sistem pendidikan Amerika Serikat. Tidak hanya memangkas anggaran, langkah ini juga melibatkan pengurangan ribuan pegawai dan penghentian sejumlah program penting di bawah naungan Departemen Pendidikan AS.
Langkah pemangkasan tersebut dipercepat setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemecatan massal terhadap ribuan pegawai federal sah dilakukan. Sebanyak lebih dari 1.400 pegawai diberhentikan, menyisakan kurang dari separuh tenaga kerja aktif di Departemen Pendidikan. Dampaknya sangat terasa, terutama dalam pelaksanaan program seperti Title I, IDEA (Individuals with Disabilities Education Act), dan sistem pinjaman pendidikan.
Daftar isi
Dampak Langsung pada Sekolah dan Pelajar
Salah satu imbas dari Trump pangkas dana pendidikan adalah pembekuan dana sebesar $1,4 miliar yang semula diperuntukkan bagi program after-school dan musim panas. Meskipun sebagian dana akhirnya dirilis kembali, syarat penyalurannya diperketat sehingga tidak semua sekolah atau distrik memenuhi kriteria baru.
Krisis ini memukul keras sekolah-sekolah di komunitas berpenghasilan rendah, terutama yang sangat bergantung pada dukungan federal. Pemangkasan juga berdampak pada pelayanan siswa berkebutuhan khusus, pelaporan data akademik nasional, serta kemampuan pengawasan terhadap pelanggaran hak siswa.
Krisis Data dan Evaluasi Nasional
Dampak lainnya dari Trump pangkas dana pendidikan terlihat pada pembatalan dan penundaan pelaksanaan berbagai program evaluasi nasional seperti NAEP (National Assessment of Educational Progress). Sebanyak 19 jenis asesmen dihentikan, termasuk jadwal laporan penting seperti “The Nation’s Report Card” yang selama ini dijadikan tolok ukur kondisi pendidikan AS.
Selain itu, kantor riset utama seperti Institute of Education Sciences kehilangan kontrak penting senilai $881 juta, membuat kemampuan riset pendidikan menurun drastis. Padahal, lembaga ini berperan dalam menghasilkan data akurat yang digunakan untuk merancang kebijakan berbasis bukti.
Potensi Pembubaran Departemen Pendidikan
Presiden Trump pangkas dana pendidikan secara terbuka menyatakan niatnya untuk membubarkan Departemen Pendidikan melalui eksekutif order. Gagasan ini semula dianggap retorika kampanye, namun kini langkah-langkah konkret telah dimulai. Tidak hanya terjadi pengurangan anggaran dan personel, tetapi juga penonaktifan sejumlah fungsi kunci di dalam departemen.
Krisis ini memukul keras sekolah-sekolah di komunitas berpenghasilan rendah, terutama yang sangat bergantung pada dukungan federal. Pemangkasan juga berdampak pada pelayanan siswa berkebutuhan khusus, pelaporan data akademik nasional, serta kemampuan pengawasan terhadap pelanggaran hak siswa.
Banyak kalangan menilai bahwa Trump pangkas dana pendidikan bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan upaya sistematis untuk mendelegitimasi peran pemerintah federal dalam pendidikan. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan sekolah dan siswa yang sangat memerlukan intervensi, khususnya di komunitas minoritas dan terpencil.
Reaksi Publik dan Kelompok Advokasi
Sejumlah organisasi hak sipil dan kelompok pendidikan telah menyatakan kekhawatiran atas arah kebijakan ini. Mereka menyoroti bahwa pemangkasan berdampak pada penurunan perlindungan hak-hak siswa, khususnya terkait diskriminasi, akses terhadap pendidikan berkualitas, serta pelayanan terhadap pelajar difabel.
Kantor untuk Hak Sipil (Office for Civil Rights) pun menerima pemotongan sebesar $49 juta. Akibatnya, laporan pelanggaran yang menyangkut diskriminasi terhadap siswa kulit berwarna, LGBTQ+, dan siswa penyandang disabilitas kini membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses atau bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali.
Secara keseluruhan, kebijakan Trump pangkas dana pendidikan telah menciptakan ketidakpastian besar bagi masa depan sistem pendidikan Amerika Serikat. Dengan pengurangan dana, PHK massal, dan ancaman pembubaran Departemen Pendidikan, banyak sekolah kini berada dalam kondisi genting.
Bila tren ini terus berlanjut, maka akses pendidikan yang setara dan berkualitas di AS akan semakin sulit dijangkau oleh siswa-siswa dari kalangan rentan. Kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi fiskal, tetapi menyangkut masa depan jutaan anak yang bergantung pada kehadiran negara dalam dunia pendidikan. Ke depannya, tekanan terhadap Kongres dan Mahkamah Agung akan semakin besar, untuk menilai apakah langkah-langkah yang dilakukan benar-benar konstitusional dan sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
