Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump kembali menyedot perhatian publik lewat sejumlah langkah politik, ekonomi, dan hukum. Simak analisis kebijakan Trump terkini. Dalam sepekan terakhir, berbagai kebijakan Trump menjadi sorotan utama media, mulai dari rencana tarif baru untuk beberapa negara mitra dagang, pembelaan terhadap Jaksa Agung Pam Bondi terkait isu Epstein, hingga pembaruan kebijakan imigrasi. ABC News mencatat bahwa meskipun tidak lagi berada di Gedung Putih, nama Trump masih memiliki pengaruh kuat dalam dinamika politik Amerika Serikat, dengan setiap pernyataan atau kebijakannya memicu reaksi luas.
Daftar isi
Dukungan Trump untuk Pam Bondi di Tengah Isu Epstein
Dalam konferensi pers terbaru, Donald Trump memberikan dukungan terbuka kepada Jaksa Agung Florida, Pam Bondi, yang belakangan mendapat sorotan terkait penanganan kasus Jeffrey Epstein. Trump menyebut Bondi sebagai sosok “luar biasa” dan menegaskan bahwa kritik yang diarahkan kepadanya bersifat politis. Trump juga berulang kali menyebut bahwa Epstein adalah “seseorang yang tidak ada yang peduli,” sehingga seolah menilai penyelidikan lanjutan hanya membuang waktu dan energi.
Pernyataan ini menjadi bagian dari pola kebijakan Trump yang selama ini cenderung membela loyalisnya. Dalam periode kepemimpinannya, Trump beberapa kali terlibat langsung dalam kontroversi hukum yang menimpa rekan-rekannya, dari Michael Flynn hingga Roger Stone. Sikapnya yang selalu tegas membela orang-orang terdekat memperlihatkan bagaimana loyalitas menjadi fondasi kuat dalam lingkaran politik Trump.
Meskipun demikian, para pengamat hukum menilai bahwa pernyataan Trump bisa memicu persepsi campur tangan politik dalam proses hukum. Beberapa senator Partai Demokrat bahkan menyerukan agar Departemen Kehakiman tetap melanjutkan penyelidikan Epstein secara independen, tanpa intervensi politik, meski tidak lagi menjadi isu utama bagi publik.
Kebijakan Tarif dan Dampaknya pada Mitra Dagang
Salah satu kebijakan Trump yang juga kembali mencuat adalah rencana pemberlakuan tarif impor baru. Trump mengumumkan bahwa mulai Agustus mendatang, AS akan mengenakan tarif sebesar 25% untuk produk-produk tertentu dari Jepang dan Korea Selatan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi “reciprocal tariffs” atau tarif timbal balik, di mana Trump ingin menekan defisit perdagangan dan memastikan perlakuan dagang yang lebih adil bagi Amerika Serikat.
Tak hanya itu, Trump juga menyinggung kemungkinan tarif 35% untuk beberapa produk asal Kanada jika perundingan dagang tidak segera mencapai kesepakatan. Keputusan tersebut menuai pro dan kontra. Para pelaku industri di AS, terutama sektor otomotif dan elektronik, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu kenaikan harga produk domestik. Namun, pendukung Trump melihat langkah ini sebagai bentuk keberanian untuk melindungi industri nasional.
Sejak masa kepresidenannya, kebijakan Trump memang dikenal proteksionis, menitikberatkan pada prinsip “America First.” Pendekatan ini dinilai berhasil menekan beberapa negara mitra untuk membuka pasar lebih luas bagi produk AS. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memicu ketegangan dagang yang sempat mengguncang pasar global.
Pengetatan Kebijakan Imigrasi Kembali Digencarkan
Selain isu hukum dan ekonomi, kebijakan Trump yang paling konsisten dan selalu memicu perdebatan adalah soal imigrasi. Dalam pembaruan kebijakan pekan ini, Trump mengumumkan perluasan wewenang ICE (Immigration and Customs Enforcement) untuk melakukan penangkapan terhadap imigran ilegal, termasuk di luar area hotspot imigrasi seperti perbatasan.
Langkah ini muncul setelah pengadilan di California membatasi operasi penangkapan imigran yang dianggap melanggar hak privasi warga. Trump, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa perlindungan warga AS menjadi prioritas dan bahwa negara tidak boleh terlihat lemah dalam menghadapi pelanggaran hukum imigrasi.
Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Para aktivis HAM dan organisasi pembela imigran menyebut kebijakan Trump bersifat represif dan berisiko memicu ketakutan di komunitas imigran. Beberapa pengacara imigrasi bahkan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memperburuk hubungan antara warga lokal dengan aparat penegak hukum.
Baca juga : “Alligator Alcatraz” Picu Kontroversi Kebijakan Imigrasi Trump
Meski demikian, survei menunjukkan sebagian pendukung Trump tetap mendukung pengetatan kebijakan imigrasi. Mereka menilai langkah-langkah tersebut sebagai upaya melindungi keamanan nasional dan menegakkan hukum. Hal ini semakin memperlihatkan bagaimana kebijakan Trump kerap menjadi isu polarizing yang membelah opini publik Amerika.
Dalam beberapa hari terakhir, serangkaian kebijakan Trump ini menjadi headline di berbagai media. Mulai dari persoalan hukum, perdagangan, hingga imigrasi, Trump tetap berhasil memusatkan perhatian publik meskipun tak lagi resmi menjabat Presiden. Terlepas dari kontroversinya, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan-kebijakan yang diusungnya terus memengaruhi peta politik Amerika Serikat dan menjadi bahan diskusi hangat menjelang pemilihan umum mendatang.
