Kunjungan diplomatik, konflik berkepanjangan, dan dinamika Timur Tengah kembali memasuki babak baru setelah Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan deklarasi dua negara terkait solusi Palestina-Israel. Dalam sidang umum pbb yang digelar di New York, sebanyak 142 negara mendukung resolusi ini, sementara 10 negara termasuk Amerika Serikat dan Israel memilih menolak, serta 12 negara abstain. Keputusan ini menandai langkah penting dunia internasional dalam memberikan pengakuan lebih besar terhadap hak Palestina.
Resolusi sepanjang tujuh halaman tersebut berisi agenda gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, penarikan pasukan Israel dari wilayah Palestina, hingga pembentukan komite transisi dan misi stabilisasi PBB. Deklarasi dua negara ini diinisiasi oleh Arab Saudi dan Prancis setelah konferensi internasional yang digelar beberapa bulan sebelumnya. Dukungan mayoritas negara anggota PBB dianggap sebagai kemenangan diplomatik bagi Palestina.
Namun, posisi Amerika dan Israel yang menolak justru memperlihatkan jurang perbedaan sikap internasional. Washington menyebut langkah ini sebagai aksi simbolis yang salah waktu, sementara Tel Aviv menilainya sebagai upaya politik yang merugikan keamanan mereka. Polemik ini membuat deklarasi dua negara bukan sekadar dokumen, melainkan simbol tarik-menarik kepentingan global.
Daftar isi
Dukungan luas terhadap Palestine
Banyak pihak melihat bahwa deklarasi dua negara memberikan momentum penting untuk mendorong penyelesaian konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun. Negara-negara pendukung menilai dokumen ini bukan hanya sekadar resolusi, tetapi juga peta jalan menuju perdamaian berkelanjutan.
Deklarasi ini menekankan pentingnya penyatuan Gaza dan Tepi Barat dalam satu otoritas Palestina yang sah, sesuatu yang selama ini menjadi hambatan utama dalam perundingan. Dengan adanya misi stabilisasi PBB, dunia berharap wilayah konflik dapat segera mendapatkan perlindungan internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan suara dukungan, konsisten dengan sikap politik luar negeri yang sejak lama memperjuangkan hak rakyat Palestina.
Bagi negara-negara Arab, deklarasi dua negara merupakan terobosan signifikan. Arab Saudi yang menjadi pengusul utama ingin menunjukkan kepemimpinannya dalam diplomasi regional. Di sisi lain, dukungan dari negara-negara Eropa Barat seperti Prancis juga menunjukkan bahwa isu Palestina-Israel telah menjadi perhatian lintas kawasan.
Meskipun demikian, pelaksanaan deklarasi ini diperkirakan tidak mudah. Banyak pihak menilai tanpa komitmen dari Israel maupun perubahan sikap Amerika Serikat, resolusi ini berpotensi hanya menjadi catatan sejarah tanpa implementasi nyata.
Amerika dan Israel menolak
Sikap Amerika Serikat dan Israel terhadap deklarasi dua negara menjadi sorotan utama. Bagi Washington, resolusi ini dianggap tidak membantu jalannya diplomasi karena dilakukan sepihak tanpa perundingan langsung. Pemerintah AS menegaskan masih mendukung prinsip solusi dua negara, namun menolak mekanisme PBB yang dianggap terlalu menekan salah satu pihak.
Sementara itu, Israel menolak resolusi dengan alasan keamanan nasional. Perdana Menteri Israel menilai deklarasi dua negara memberi keuntungan sepihak bagi kelompok Palestina, bahkan berpotensi memperkuat kelompok militan di Gaza. Israel menegaskan bahwa tanpa jaminan keamanan, mereka tidak akan menarik pasukan ataupun menerima pembagian wilayah yang ditetapkan.
Penolakan ini menimbulkan dilema besar bagi implementasi di lapangan. Sebab, dua pihak yang paling terlibat langsung justru menolak deklarasi tersebut. Banyak pengamat menilai hal ini akan membuat situasi semakin rumit. Dukungan luas internasional bisa memperkuat posisi Palestina di diplomasi global, tetapi tanpa kerja sama Israel dan Amerika, deklarasi dua negara berisiko mandek.
Keputusan PBB mengesahkan deklarasi dua negara memiliki implikasi global yang luas. Pertama, dari sisi politik internasional, dukungan 142 negara memperlihatkan bahwa mayoritas dunia menginginkan jalan keluar damai yang adil. Hal ini bisa meningkatkan tekanan moral terhadap Israel untuk meninjau kembali kebijakan mereka di wilayah pendudukan.
Kedua, dari sisi ekonomi dan kemanusiaan, resolusi ini membuka jalan bagi masuknya bantuan internasional yang lebih terkoordinasi. Banyak negara menyatakan siap memberikan dukungan, baik berupa logistik, layanan kesehatan, maupun rekonstruksi infrastruktur di Gaza. Implementasi misi stabilisasi PBB juga menjadi salah satu instrumen kunci untuk menjaga keamanan distribusi bantuan.
Ketiga, dari sisi hubungan diplomatik, deklarasi dua negara dapat memperkuat posisi negara-negara Global South, termasuk Indonesia, yang sejak lama konsisten mendukung Palestina. Hal ini sejalan dengan tren meningkatnya solidaritas lintas kawasan terhadap isu kemanusiaan global.
Baca juga : AS Larang Iran Brazil Hadiri Sidang PBB New York
Namun, tantangan nyata ada pada sikap negara-negara besar. Penolakan Amerika Serikat dan Israel bisa menciptakan kebuntuan baru di Dewan Keamanan, mengingat AS memiliki hak veto. Selain itu, konflik geopolitik yang melibatkan aktor-aktor besar seperti Iran, Rusia, dan negara-negara Teluk juga dapat memperkeruh situasi.
Pada akhirnya, deklarasi dua negara adalah simbol kuat dari keinginan mayoritas dunia untuk melihat perdamaian abadi di Timur Tengah. Meski implementasinya masih penuh rintangan, deklarasi ini memberikan pijakan baru bahwa solusi dua negara tetap menjadi opsi paling rasional dan realistis dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
