kritik Hamas proposal AS meledak di ruang publik setelah juru bicara Hamas menyebut kerangka mediasi terbaru “tidak dirancang untuk mengakhiri perang”. Dalam keterangan yang beredar, poin-poin yang dipersoalkan mencakup pelepasan sandera pada hari pertama jeda, arsitektur keamanan yang mensyaratkan otoritas baru di Gaza, serta opsi pelucutan senjata. Para perantara regional menilai bahasa teknis itu masih mungkin dinegosiasikan, tetapi reputasi kepercayaan antarpihak kini rapuh. Di saat bersamaan, tekanan kemanusiaan bertambah dan jalur bantuan terhambat. Dengan demikian, kritik Hamas proposal AS menggeser fokus dari sekadar jeda tempur menuju perdebatan lebih mendasar: siapa mengendalikan keamanan, kapan rekonstruksi dimulai, dan bagaimana jaminan politik pascaperang ditegakkan.
Respons dari kubu pendukung usulan menegaskan bahwa kerangka kerja dirancang bertahap—tukar sandera, gencatan, lalu negosiasi isu akhir perang—agar eskalasi berhenti dahulu. Namun, oposisi menyebut urutan itu berisiko memanjangkan jeda tanpa kepastian final. Di level diplomatik, mediator memadukan tekanan dan insentif, termasuk paket rekonstruksi bersyarat. Semua pihak sadar, kritik Hamas proposal AS tak sekadar retorika, melainkan kartu tawar yang memengaruhi ritme pembicaraan dan psikologi publik di kedua belah pihak.
Daftar isi
Apa yang Dipersoalkan dalam Kerangka Usulan
Sejumlah sumber menyebut rancangan menempatkan pelepasan seluruh sandera—termasuk jenazah—pada hari pertama jeda. Hamas menilai syarat itu berat tanpa jaminan akhir perang. Penarikan bertahap pasukan Israel dikaitkan dengan pembentukan otoritas lokal yang “diterima” semua pihak, termasuk mandat keamanan yang jelas. Di sinilah kritik Hamas proposal AS mengeras: ketentuan otoritas baru dikhawatirkan meminggirkan peran mereka sebelum ada formula politik yang disepakati. Selain itu, klausul disarmament dipandang terlalu dini jika tanpa paket rekonstruksi dan jaminan keselamatan aktor lokal.
Para pendukung rancangan menyebut tahapan tersebut lazim dalam skema konflik berkepanjangan: jeda, verifikasi, lalu pengaturan pascaperang. Tetapi realitas di lapangan—korban sipil, infrastruktur runtuh, dan kelelahan publik—membuat setiap hari jeda dinilai “mahal”. Karena itu, mediator mendorong koridor kemanusiaan permanen sembari memperkecil ruang salah tafsir. Hingga titik ini, kritik Hamas proposal AS berkelindan dengan kebutuhan akan detail operasional: siapa memverifikasi, bagaimana rotasi pasukan dilakukan, dan kanal mana yang menyalurkan bantuan tanpa hambatan.
Posisi Israel, AS, dan Perantara Regional
Di kubu Israel, fokus utama tetap keselamatan sandera dan pelemahan kemampuan militer Hamas. Pemerintah mengaitkan penghentian perang dengan jaminan keamanan jangka panjang, termasuk kontrol atas perbatasan dan mekanisme pencegahan serangan. Narasi ini memperoleh dukungan sebagian sekutu, meski menuntut pengawasan ketat agar eskalasi tidak kembali. Dalam bingkai itu, kritik Hamas proposal AS dibalas dengan argumen bahwa tanpa pelucutan senjata, rekonstruksi berisiko memperkuat kapasitas tempur di masa depan.
Perantara regional mendorong pendekatan berlapis: menjamin akses bantuan, menyusun dana rekonstruksi berbasis monitoring, dan menyiapkan forum politik inklusif. Mereka menilai jembatan kepercayaan bisa dibangun melalui verifikasi pihak ketiga—misalnya inspeksi sandera dan pengawasan logistik. Namun, retorika saling tuding membuat ruang manuver menyempit. Di meja perundingan, kritik Hamas proposal AS menjadi variabel yang menentukan tempo: terlalu keras, negosiasi macet; terlalu lunak, basis internal merasa diabaikan.
Pengamat memetakan tiga jalur teknis. Pertama, pertukaran bertahap yang memecah beban hari-1—kombinasi sandera rentan, perempuan, dan lansia dilepas lebih dulu dengan tenggat yang terikat pada perluasan bantuan. Skema ini bisa meredam sebagian kritik Hamas proposal AS karena memberi ruang negosiasi lanjutan sambil mengurangi tekanan publik. Kedua, sunset clause untuk jeda—artinya jeda otomatis beralih ke gencatan menyeluruh bila indikator kemajuan terpenuhi, seperti volume bantuan dan radius penarikan pasukan. Ketiga, paket rekonstruksi ring-fenced dengan pengawasan multilateral: kontrak transparan, due diligence ketat, dan sanksi bila diselewengkan, sehingga kekhawatiran “jeda tanpa masa depan” berkurang.
Baca juga : Dukungan Gen Z terhadap Hamas Picu Perdebatan di AS
Risikonya tetap nyata. Kejadian di luar meja negosiasi—serangan silang, pernyataan politis ekstrem, atau insiden keamanan di wilayah ketiga—bisa memecah momentum. Di titik ini, komunikasi publik yang disiplin menentukan ritme. Pemerintah, kelompok bersenjata, dan mediator perlu menahan diri dari “pernyataan garis merah” yang menyulitkan koreksi taktis. Mengingat letihnya warga dan besarnya kebutuhan dasar, titik temu minimal dapat dimulai dari jaminan koridor bantuan yang tidak terganggu. Jika kesepakatan teknis dioperasionalkan—verifikasi sandera, jeda tembak yang benar-benar hening, dan kalender politik yang realistis—maka kritik Hamas proposal AS bisa bergeser dari nihilisme menuju kritik konstruktif: menuntut perbaikan klausul alih-alih menutup pintu.
Pada akhirnya, konflik tidak pernah selesai hanya oleh dokumen. Keberhasilan rancangan mana pun bergantung pada tiga hal: kepercayaan minimal, mekanisme verifikasi yang disetujui, dan insentif jangka panjang yang masuk akal bagi semua aktor lokal. Komunitas internasional memegang peran penting: menyatukan pendanaan, mengirim pengamat, dan memastikan rekonstruksi tidak dipolitisasi berlebihan. Jika ketiga syarat ini dipenuhi, peluang praktik di lapangan lebih besar ketimbang sekadar headline. Dan bila proses berjalan konsisten, kritik Hamas proposal AS akan tetap ada, tetapi berdiri sebagai pengingat kewaspadaan—bukan alasan untuk menghentikan upaya menghentikan perang.
