Pemerintah Korea Selatan siapkan evakuasi usai razia pabrik Hyundai di AS, ratusan warganya ditahan. Kasus ini jadi sorotan diplomasi internasional. Krisis diplomatik muncul setelah otoritas imigrasi Amerika Serikat (ICE) melakukan operasi besar-besaran di Georgia, menargetkan proyek raksasa baterai milik Hyundai. Razia tersebut berujung pada penahanan sekitar 475 pekerja, sebagian besar merupakan warga Korea Selatan. Pemerintah Seoul merespons cepat dengan menyusun langkah pemulangan, memastikan warganya yang terdampak bisa segera pulang ke tanah air. Kejadian ini memunculkan perhatian global, karena proyek Hyundai tersebut semula dipandang sebagai simbol kerja sama ekonomi besar antara AS-Korsel.
Langkah sigap pemerintah Seoul menyoroti betapa seriusnya dampak razia pabrik Hyundai ini. Tak hanya soal perlindungan warga negara di luar negeri, tetapi juga menyangkut reputasi hubungan bilateral. Menteri Luar Negeri Korea Selatan segera terbang ke Washington untuk melakukan negosiasi. Sementara itu, media internasional menyoroti insiden ini sebagai bukti rapuhnya sistem ketenagakerjaan asing di Amerika Serikat.
Bagi Hyundai sendiri, peristiwa ini bisa menjadi pukulan telak. Proyek yang diklaim sebagai investasi terbesar perusahaan Korea di AS kini dipenuhi ketidakpastian. Apakah rencana investasi miliaran dolar ini akan berlanjut atau justru tertunda, semuanya bergantung pada hasil penyelesaian diplomasi. Razia pabrik Hyundai pun kini menjadi isu global, bukan sekadar masalah domestik.
Daftar isi
Latar Belakang Razia dan Dampaknya
Operasi yang disebut sebagai salah satu razia imigrasi terbesar di AS ini dilaksanakan pada awal September 2025. Aparat menargetkan fasilitas Hyundai-LG Metaplant di Georgia, sebuah proyek senilai lebih dari 4 miliar dolar AS. Dari total 475 pekerja yang ditahan, sekitar 300 di antaranya adalah warga Korea Selatan. Banyak dari mereka diketahui masuk menggunakan visa kunjungan atau visa yang sudah kadaluarsa, bukan visa kerja resmi.
Kondisi ini menjadi alasan kuat bagi otoritas AS melakukan tindakan hukum. Presiden Donald Trump bahkan menegaskan bahwa perusahaan asing di AS wajib mempekerjakan pekerja lokal dan menghormati regulasi imigrasi. Namun, langkah tersebut memicu ketegangan dengan Seoul, karena dianggap mengancam kelanjutan investasi strategis dan menimbulkan kekhawatiran besar bagi keluarga pekerja yang ditahan.
Bagi Korea Selatan, razia pabrik Hyundai ini adalah alarm serius. Pemerintah segera menyiapkan pesawat carteran untuk memulangkan warganya. Di sisi lain, isu ini memperlihatkan pentingnya regulasi visa yang jelas dalam proyek multinasional. Bukan hanya menyangkut kepastian hukum, tetapi juga kepercayaan investor. Jika tak segera diselesaikan, kasus ini bisa menurunkan citra AS sebagai mitra investasi yang stabil.
Respons Pemerintah Korea dan AS
Pemerintah Seoul langsung mengambil langkah diplomatik cepat. Menteri Luar Negeri Cho Hyun dikirim ke Washington untuk melakukan perundingan tingkat tinggi. Hasilnya, AS setuju membebaskan para pekerja secara bertahap setelah prosedur administrasi selesai. Pemerintah Korea juga menekankan bahwa mereka akan memberikan bantuan hukum bagi warganya yang ditahan.
Di dalam negeri, pemerintah Korea Selatan menghadapi tekanan publik agar lebih tegas melindungi warganya. Oposisi politik bahkan menuding kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam mengawasi tenaga kerja migran. Namun, langkah cepat menyiapkan evakuasi dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Seoul tidak tinggal diam.
Di pihak AS, pemerintah menegaskan bahwa razia pabrik Hyundai adalah bagian dari penegakan hukum imigrasi. Mereka menyatakan tidak bermaksud mengganggu investasi, tetapi menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten. Pesan ini mencerminkan strategi politik domestik AS yang saat ini menekankan kedaulatan tenaga kerja dan prioritas pekerja lokal.
Hubungan bilateral memang diuji, tetapi kesepakatan pembebasan bertahap menunjukkan kedua negara memilih jalur kompromi. Namun, peristiwa ini bisa menjadi preseden yang memengaruhi proyek investasi asing lain di masa depan.
Implikasi Jangka Panjang
Kasus razia pabrik Hyundai tidak hanya berdampak pada ratusan pekerja yang ditahan, tetapi juga pada lanskap hubungan ekonomi global. Dari sisi Hyundai, insiden ini bisa menghambat operasional proyek, menunda produksi baterai kendaraan listrik yang seharusnya menjadi simbol transisi energi ramah lingkungan. Investor pun mulai mempertanyakan stabilitas proyek yang melibatkan ribuan lapangan kerja baru bagi warga lokal.
Bagi Korea Selatan, peristiwa ini menjadi momentum untuk meninjau ulang strategi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Regulasi visa dan mekanisme rekrutmen harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang. Pemerintah juga perlu memperkuat jaringan diplomatik agar dapat merespons cepat jika warganya menghadapi masalah hukum di negara mitra.
Di level geopolitik, razia pabrik Hyundai bisa menjadi indikator bagaimana AS memperlakukan investasi asing besar di tengah tensi politik dalam negeri. Jika investor asing merasa kurang terlindungi, hal ini dapat mengurangi minat mereka untuk menanamkan modal di AS. Sebaliknya, penyelesaian yang elegan bisa menguatkan reputasi Amerika sebagai mitra bisnis yang fair namun tegas dalam hukum.
Baca juga : AS-Korsel, Kim Jong Un Tuding Latihan Picu Perang
Ke depan, hasil penyelesaian kasus ini akan menentukan arah kerja sama strategis AS–Korea Selatan, khususnya dalam bidang energi terbarukan. Apakah krisis ini akan menjadi hambatan besar atau justru memperkuat kerja sama kedua negara, semuanya bergantung pada diplomasi yang dijalankan dalam beberapa bulan mendatang.
Yang jelas, razia pabrik Hyundai kini tercatat sebagai salah satu peristiwa diplomatik paling penting tahun 2025, yang menyoroti rapuhnya keseimbangan antara investasi, hukum imigrasi, dan politik internasional.
