Rencana Presiden Donald Trump untuk mengganti nama Departemen Pertahanan Amerika Serikat menjadi departemen perang AS memicu perdebatan sengit di kalangan politikus, militer, dan masyarakat luas. Langkah ini dianggap sebagai simbol perubahan ideologis yang menekankan kekuatan ofensif militer dibanding sekadar pertahanan. Trump berulang kali menegaskan bahwa istilah “Defense” dinilai kurang garang dan tidak mencerminkan kekuatan Amerika yang siap bertempur menghadapi ancaman global.
Meski wacana ini bukan hal baru, kali ini administrasi Trump terlihat serius menindaklanjutinya. Gedung Putih dilaporkan sedang mengkaji jalur hukum dan administratif yang memungkinkan perubahan nama tanpa harus menunggu persetujuan penuh Kongres. Bagi Trump, menghidupkan kembali sebutan departemen perang AS adalah cara untuk mengembalikan citra kekuatan militer yang dominan, sekaligus menolak pengaruh “woke ideology” yang disebut telah melemahkan kesiapan tempur.
Namun, para sejarawan menilai bahwa perubahan nama dari War Department menjadi Department of Defense pada 1949 bukanlah karena faktor politik semata, melainkan bagian dari restrukturisasi pasca Perang Dunia II. Karena itu, usulan untuk kembali ke nama lama memicu kekhawatiran bahwa AS akan lebih menonjolkan aspek agresif daripada menjaga stabilitas global.
Daftar isi
Kontroversi di Balik Perubahan Nama
Rencana menghidupkan kembali departemen perang AS jelas menuai pro dan kontra. Pendukung Trump beranggapan bahwa perubahan nama akan memberikan semangat baru bagi militer Amerika, sekaligus mengirim pesan kuat kepada lawan-lawan geopolitik seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran. Menurut mereka, istilah “war” lebih tegas dalam menggambarkan kemampuan ofensif, sementara istilah “defense” terdengar pasif dan defensif.
Di sisi lain, penentang langkah ini berpendapat bahwa perubahan nama tidak akan membawa manfaat nyata bagi operasional militer. Mereka menilai bahwa Trump hanya ingin menunjukkan sikap simbolis untuk memperkuat basis politiknya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penggunaan istilah departemen perang AS justru memperburuk citra Amerika di mata internasional, seolah negara tersebut lebih fokus pada peperangan ketimbang diplomasi.
Kritik lain datang dari komunitas akademisi dan pakar hukum yang menegaskan bahwa perubahan nama memerlukan persetujuan legislatif. Hal ini berarti, meskipun Gedung Putih berupaya mencari jalan alternatif, Kongres tetap memegang peran penting dalam menentukan apakah wacana tersebut bisa diwujudkan. Tantangan politik di Senat dan DPR menjadi penghalang besar yang belum tentu bisa dilewati Trump dalam waktu dekat.
Implikasi Politik dan Militer
Jika benar diwujudkan, penggantian nama menjadi departemen perang AS akan membawa implikasi politik yang luas. Pertama, langkah ini menandakan perubahan narasi resmi pemerintahan Amerika, dari fokus pertahanan menjadi penekanan pada kekuatan ofensif. Narasi tersebut bisa memengaruhi kebijakan luar negeri, terutama dalam menghadapi musuh tradisional maupun aliansi strategis.
Secara militer, perubahan nama mungkin tidak mengubah struktur organisasi secara langsung, namun bisa berdampak pada moral pasukan dan strategi komunikasi publik. Tentara Amerika bisa merasa lebih percaya diri dengan citra militer yang ditampilkan, sementara publik internasional mungkin memandang AS sebagai negara yang lebih agresif. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan konflik seperti Laut China Selatan atau Timur Tengah.
Dari sisi dalam negeri, penggunaan istilah departemen perang AS juga dapat memicu perdebatan ideologis. Trump dan para pendukungnya menolak gagasan bahwa militer harus tunduk pada konsep keberagaman dan inklusivitas, yang mereka sebut sebagai “woke ideology”. Bagi mereka, militer adalah alat perang, bukan laboratorium sosial. Namun, bagi kalangan progresif, langkah ini dianggap mundur dan berbahaya karena menempatkan Amerika kembali pada retorika Perang Dunia.
Sejarah mencatat bahwa Amerika pernah menggunakan nama War Department sejak 1789 hingga 1949, sebelum diganti menjadi Department of Defense. Perubahan kala itu dilakukan bukan karena alasan kelembutan bahasa, tetapi karena restrukturisasi besar pasca perang dunia, yang menggabungkan angkatan darat, laut, dan udara di bawah satu komando sipil. Karenanya, wacana untuk kembali menggunakan nama lama menimbulkan pertanyaan: apakah perubahan nama ini sekadar simbol atau ada agenda strategis yang lebih besar?
Baca juga : Pengadilan Nyatakan Tarif Trump Ilegal Tetap Berlaku
Bagi sebagian analis, penggantian nama menjadi departemen perang AS mungkin akan memperkuat narasi nasionalisme yang sedang digencarkan Trump. Ia berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin yang tegas, siap melindungi Amerika dengan segala cara, bahkan melalui jalur konfrontatif. Namun, jika langkah ini gagal mendapatkan dukungan legislatif, maka besar kemungkinan usulan tersebut hanya akan menjadi isu politik yang hilang setelah masa jabatan.
Ke depan, dunia akan menunggu apakah rencana ini benar-benar diwujudkan atau hanya menjadi bagian dari retorika politik Trump. Jika berhasil, maka sejarah panjang militer Amerika akan kembali memasuki babak baru dengan nama lama yang lebih garang. Namun, jika gagal, wacana departemen perang AS hanya akan tercatat sebagai salah satu kontroversi paling mencolok dalam masa kepemimpinan Trump.
