Isu diplomatik mencuat setelah Denmark Tuding AS melakukan operasi pengaruh di Greenland. Pemerintah Copenhagen memanggil diplomat Amerika Serikat setelah laporan intelijen menyebut adanya warga AS yang berusaha membujuk penduduk Greenland mendukung gagasan separatisme. Langkah ini memicu ketegangan baru dalam hubungan kedua negara yang selama ini menjadi sekutu dekat di NATO.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengecam keras dugaan intervensi tersebut, menyebutnya sebagai tindakan “tidak dapat diterima” dan melanggar norma diplomatik internasional. Menteri Luar Negeri Denmark pun menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas Kerajaan Denmark, termasuk Greenland, tidak bisa ditawar. Kasus ini menjadi sorotan karena Greenland memiliki posisi strategis di Arktik dan kekayaan sumber daya alam yang sangat menarik bagi kepentingan geopolitik global.
Bagi banyak pengamat, langkah Denmark Tuding AS bukan hanya soal diplomasi, melainkan juga sinyal bahwa Copenhagen ingin menunjukkan ketegasan di panggung internasional. Meski Amerika Serikat menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri bagi rakyat Greenland, Denmark melihat aktivitas yang dilakukan individu-individu dengan afiliasi politik di AS sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas internal.
Daftar isi
Protes Keras Copenhagen dan Posisi AS
Respon Denmark Tuding AS langsung diwujudkan melalui pemanggilan diplomat senior Amerika di Kopenhagen. Chargé d’affaires AS dipanggil untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan keterlibatan warganya dalam upaya membujuk masyarakat Greenland agar mendukung agenda separatis. Langkah ini memperlihatkan ketegasan Denmark dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya, sekaligus memberi pesan bahwa intervensi semacam itu tidak akan ditoleransi.
Amerika Serikat, di sisi lain, menyatakan bahwa pemerintahnya tidak pernah secara resmi mendukung kegiatan tersebut. Washington menegaskan bahwa rakyat Greenland memiliki hak penuh untuk menentukan nasib mereka sendiri, sebuah prinsip yang memang dijunjung tinggi dalam kebijakan luar negeri AS. Namun, pernyataan ini tidak meredakan kecurigaan Copenhagen, yang menilai sikap tersebut ambigu dan berpotensi mendorong ketegangan lebih jauh.
Kasus Denmark Tuding AS juga membawa kembali ingatan publik terhadap ketertarikan lama Washington terhadap Greenland. Mantan Presiden Donald Trump pernah secara terbuka menyatakan minat untuk membeli Greenland dari Denmark pada 2019, meski ide tersebut ditolak mentah-mentah. Kini, isu serupa muncul kembali dalam bentuk yang lebih halus, yakni dugaan operasi pengaruh, yang menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan elit politik Denmark.
Greenland, Geopolitik, dan Tarik Menarik Kepentingan
Di balik isu Denmark Tuding AS, terdapat faktor geopolitik yang membuat Greenland menjadi perhatian dunia. Terletak di kawasan Arktik, Greenland memiliki potensi sumber daya alam melimpah, termasuk mineral strategis yang dibutuhkan dalam industri teknologi. Selain itu, lokasinya sangat penting secara militer karena bisa menjadi titik strategis dalam mengontrol jalur pelayaran utara serta pengawasan terhadap Rusia.
Amerika Serikat sudah lama memiliki kehadiran militer di Greenland melalui Pangkalan Udara Thule. Kehadiran ini sering dipandang sebagai bentuk kepentingan strategis AS terhadap kawasan tersebut. Namun, bagi Denmark, kehadiran tambahan berupa dugaan agen yang berusaha memengaruhi opini publik Greenland jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi. Situasi ini menimbulkan dilema: di satu sisi, Denmark membutuhkan kerja sama erat dengan Washington di NATO; di sisi lain, kedaulatan wilayah tidak bisa dikompromikan.
Dalam konteks ini, isu Denmark Tuding AS memperlihatkan bahwa dinamika geopolitik Arktik semakin kompleks. Selain Amerika Serikat dan Denmark, negara-negara lain seperti Rusia dan Tiongkok juga memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut. Hal ini membuat setiap gesekan diplomatik di Greenland bisa berimplikasi lebih luas terhadap stabilitas global.
Kasus Denmark Tuding AS sudah memicu dampak diplomatik yang signifikan. Hubungan bilateral yang selama ini harmonis melalui kerja sama NATO kini diuji oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Copenhagen menunjukkan sikap tegas bahwa kedaulatan wilayah adalah hal mutlak, sementara Washington berusaha menyeimbangkan retorika tanpa terlihat mengakui kesalahan.
Baca juga : Skenario NATO tanpa Amerika Bikin Eropa Rawan Rusia
Bagi Greenland sendiri, isu ini memperkuat diskusi tentang identitas politik dan masa depan otonominya. Meski memiliki status khusus dalam Kerajaan Denmark, sebagian kelompok di Greenland memang mendorong kemandirian penuh. Dugaan adanya campur tangan eksternal bisa memperkeruh perdebatan internal tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin isu ini mendorong munculnya ketidakstabilan politik di Greenland.
Ke depan, Denmark perlu memperkuat strategi diplomatik untuk memastikan bahwa sekutunya menghormati prinsip non-intervensi. Sementara Amerika Serikat harus berhati-hati dalam menyikapi tudingan ini, agar tidak merusak hubungan jangka panjang dengan mitra penting di Eropa Utara. Dengan meningkatnya persaingan geopolitik di Arktik, kasus Denmark Tuding AS bisa menjadi cermin betapa rapuhnya hubungan antarnegara ketika kepentingan strategis bersinggungan dengan isu kedaulatan.
