Washington DC memasuki babak baru keamanan setelah Garda Nasional bersenjata resmi diturunkan ke jalan-jalan kota. Perintah ini datang langsung dari Presiden Donald Trump usai ia mendeklarasikan “darurat kejahatan” di ibu kota. Pasukan yang biasanya bertugas dalam operasi bantuan sipil kini tampil dengan senjata lengkap, termasuk pistol M17 dan senapan M4.
Kebijakan ini disebut sebagai upaya menekan lonjakan kriminalitas, meski data terbaru menunjukkan tren kejahatan justru menurun dalam beberapa bulan terakhir. Namun Trump bersikeras bahwa kota perlu “penertiban” untuk melindungi warga. Pihak militer menyatakan senjata digunakan hanya untuk pertahanan diri dalam situasi darurat.
Kehadiran Garda Nasional bersenjata membuat suasana Washington berubah drastis. Dari pusat kota hingga stasiun metro, warga kini melihat aparat federal berjaga dengan senjata di tangan. Bagi sebagian orang, langkah ini menimbulkan rasa aman, tetapi bagi sebagian besar lainnya, justru memicu kekhawatiran akan meningkatnya militerisasi di ruang sipil.
Daftar isi
Alasan dan Kontroversi Garda Nasional Bersenjata
Keputusan menurunkan Garda Nasional bersenjata bermula dari klaim Presiden Trump bahwa kekerasan dan tindak kriminal di ibu kota telah mencapai titik krisis. Padahal, laporan resmi kepolisian setempat menunjukkan angka kejahatan tidak melonjak signifikan. Kritikus menilai kebijakan ini lebih bermotif politik ketimbang keamanan.
Trump menggunakan kewenangannya sebagai panglima tertinggi federal untuk mengerahkan pasukan dengan status Title 32. Artinya, meski berada di wilayah negara bagian, Garda tetap tunduk pada komando federal. Mereka kini tidak hanya menjaga properti nasional, tetapi juga mendukung kepolisian lokal di lokasi-lokasi rawan, dengan kewenangan menahan tersangka sementara.
Langkah itu menimbulkan protes keras dari Wali Kota D.C., Muriel Bowser, yang menyebut penyebaran Garda Nasional bersenjata sebagai bentuk intimidasi. Banyak tokoh hak sipil menilai keputusan ini melanggar semangat Posse Comitatus Act yang membatasi peran militer dalam urusan sipil.
Kritik juga datang dari masyarakat luas. Survei lokal menunjukkan mayoritas warga menolak keberadaan pasukan bersenjata di jalan-jalan kota. Bagi mereka, kehadiran tentara dengan senjata di ruang sipil memperkuat kesan otoritarianisme dan mengurangi rasa kebebasan di ibu kota negara demokrasi.
Dampak Sosial Politik Garda Nasional Bersenjata
Kehadiran Garda Nasional bersenjata menimbulkan dampak sosial politik yang besar. Bagi warga, pemandangan aparat bersenjata di jalan utama menciptakan atmosfer ketegangan. Banyak yang khawatir langkah ini akan memperburuk hubungan antara aparat dengan komunitas, terutama kelompok minoritas yang kerap merasa menjadi sasaran diskriminasi.
Di sisi politik, langkah ini mempertegas gaya kepemimpinan Trump yang sering menekankan pendekatan militer dalam menghadapi masalah sipil. Pihak oposisi menilai kebijakan tersebut sebagai upaya memperkuat citra keras menjelang pemilu, sementara keamanan publik dijadikan alasan.
Beberapa analis menyebut bahwa penggunaan Garda Nasional bersenjata bisa membuka preseden baru: pemerintah pusat lebih mudah mengintervensi kota yang dipimpin partai lawan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keseimbangan kekuasaan antara federal dan lokal.
Meski begitu, ada juga pihak yang mendukung. Mereka menilai kehadiran pasukan dengan senjata dapat meningkatkan rasa aman di area publik yang sebelumnya dianggap rawan tindak kejahatan. Namun, dukungan ini minoritas dibanding gelombang kritik yang lebih besar
Pertanyaan besar kini menggantung: sampai kapan Garda Nasional bersenjata akan tetap berjaga di Washington? Pemerintah federal belum memberikan batas waktu yang jelas. Trump hanya menegaskan bahwa pasukan akan berada di ibu kota “selama diperlukan.” Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa situasi darurat bisa dipanjangkan untuk kepentingan politik.
Dari perspektif hukum, penyebaran Garda dalam konteks ini masih menimbulkan perdebatan. Beberapa pakar menyebut keputusan tersebut sah secara konstitusi, sementara yang lain menilai penggunaannya untuk fungsi kepolisian bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, bukan tidak mungkin memunculkan preseden hukum baru terkait keterlibatan militer dalam urusan domestik.
Secara sosial, warga berharap ada transparansi dalam setiap operasi. Tanpa pengawasan ketat, Garda Nasional bersenjata dikhawatirkan bisa melampaui wewenang, apalagi dengan membawa peluru tajam. Organisasi HAM menekankan perlunya laporan publik berkala agar tindakan aparat tetap akuntabel.
Baca juga : Trump Usir Tunawisma dari Washington DC
Dari sisi geopolitik, citra Amerika Serikat juga ikut dipertaruhkan. Kehadiran pasukan bersenjata di jalan-jalan ibu kota memberi kesan bahwa negara demokrasi terbesar justru menggunakan cara militeristik untuk menangani isu sipil. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh negara pesaing sebagai propaganda.
Ke depan, langkah terbaik adalah mengembalikan fungsi Garda ke peran utamanya sebagai cadangan militer dan penanggulangan bencana, bukan penegakan hukum sipil. Jika tidak, Garda Nasional bersenjata bisa menjadi simbol pergeseran demokrasi Amerika menuju pendekatan keamanan yang lebih otoriter.
